Layanan BPJH, Integritas dan Transparans

Rabu, 11 Oktober 2017 | 11:55       Dibaca 55 kali


Jakarta (inmas – kwl). Menag Lukman Hakim Saefudin, minta pelayanan sertifikasi dan pengawasan Jaminan Produk Halal yang integritas dan transparansi. Itu disampaikannya dalam peresmian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Auditorium HM. Rasjidi Kementerian Agama, Rabu (11/10).

BPJPH diharapkan dapat segera mengonsolidasikan tugas dan fungsinya menyangkut perangkat kelembagaan, infrastruktur regulasi, prosedur kerja, layanan sertifikasi, sistem pengawasan maupun aspek pengembangan kerja sama domestik dan global.

Wewenang BPJH diantaranya, adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal; menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria produk halal; menertibkan dan mencabut sertifikat halal pada produk; meregistrasi sertifikat halal pada produk luar negeri.

Juga sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal; akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal; registrasi dan pembinaan auditor halal; pengawasan terhadap jaminan produk halal; serta bekerjasama dengan lembaga bidang penyelenggaraan jaminan produk halal

Diketahui, Global Islamic Economy Indicator 2017 merilis bahwa Indonesia masuk ke dalam 10 besar negara konsumen industri halal terbesar di dunia. Indonesia menempati peringkat nomor satu di dunia dalam belanja makanan halal. Di sektor pariwisata halal, Indonesia berada di urutan nomor lima di dunia. Sementara untuk obat-obatan dan kosmetika halal serta keuangan syariah, Indonesia menempati peringkat keenam dan kesepuluh di dunia.

Karenanya, menag berharap, dalam proyeksi ke depan pemerintah menginginkan Indonesia bisa masuk kategori 10 besar negara produsen halal dunia.

Dan melalui BPJPH sebagai badan yang dibentuk Pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH) diupayakan menjadi stimulan untuk membangkitkan dan menggairahkan perkembangan industri halal di Tanah Air yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Hadir pada kesempatan itu, sejumlah pejabat eselon I dan II Kementerian Agama RI serta Kakanwil Kementerian Agama Provinsi. (sim).


Baca Juga

Rabu, 11 Oktober 2017 | 11:55

Kemenag Hadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Bontang


Rabu, 11 Oktober 2017 | 11:55

Beratnya Sanksi Penyalahguna Narkotika


Berita Terpopuler

Senin, 02 Oktober 2017 | 15:13

Persiapan Tim Bola Voli Kankemenag Paser