Kakanwil Presentasi Madrasah di Kantor Wantimpres

Rabu, 13 Desember 2017 | 11:19       Dibaca 71 kali

Kakanwil Saifi, Presentasi Madrasah di Kantor Wantimpres Jakarta

Jakarta (Inmas-Kwl) – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Saifi mempresentasikan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan madrasah di Kaltim pada pertemuan terbatas di ruang rapat Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Jakarta (12/12).

Pertemuan dipimpin oleh anggota Wantimpres Abdul Malik Fadjar, dihadiri Direktur KSKK Ditjen Pendis Kemenag, Kakanwil Kemenag Provinsi se Kalimantan, Kakanwil Kemenag Banten dan sejumlah anggota sekretariat Watimpres.

Paparan diawali dengan luas wilayah dan jumlah penduduk berdasarkan agama di Kaltim, dilanjutkan dengan berbagai data mulai dari status lembaga, kondisi fisik madrasah, data siswa dan tenaga pendidik.

Kakanwil memaparkan lembaga baik negeri maupun swasta mulai dari RA, MI, MTs dan MA se Kaltim di dominasi oleh yang berstatus swasta dengan prosentase 91,6 persen sedangkan yang negeri hanya 8,4 persen.

Penerapan kurikulum, Kakanwil menjelaskan bahwa madrasah di Kaltim jenjang MI  sebanyak 118 dan MA sebanyak 60 sudah semua menggunakan K-13 kecuali MTs dari 146 masih ada 5 yang menggunakan KTSP/2006.

Kakanwil yang mengenakan baju putih, mengutarakan beberapa kendala yang dialami tentang implementasi peraturan yang berbeda pada kabupaten dan kota, seperti ada yang boleh membantu madrasah dan ada yang tidak boleh, juga unit cost yang berbeda, nilai bantuan guru pada sekolah bisa tidak sama dengan guru madrasah.

Selain itu Kakanwil meminta perlu perhatian dimana usul penegerian sangat lama ditengah kebutuhan yang mendesak, “ ditempat kami usulan ada yang sampai 10 tahun belum juga dipenuhi “  terangnya.

Kebanyakan Madrasah berdiri diatas lahan atau tanah wakaf dan hibah dari masyarakat, ke depan jika ada bantuan pendirian madrasah diharapkan agar pemberian dana bukan hanya untuk bangunannya tetapi juga untuk pengadaan lahannya.

Ini untuk menghindari masalah yang terjadi pada pencatatan aset barang milik negara (BMN) pada Kementerian Agama, selama ini banyak menjadi kendala adalah pada lahan atau tanah yang kita bangun, tambahnya.

Bapak Malik Fadjar mantan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, menyambut baik dan menerima semua yang dipaparkan oleh para Kakanwil yang kesimpulannya akan di sampaikan ke presiden.

Yang terpenting adalah para Kakanwil harus optimis dan mengikhtiarkan serta kita semua berusaha apa yang kita inginkan dapat tercapai, pintanya.

Pertemuan berlangsung sekitar seratus  dua puluh menit, diakhiri dengan foto bersama. (rd)