Kakankemenag Rapat Terbatas Tindaklanjuti Edaran Menag dan Bupati PPU

Senin, 23 Maret 2020 | 14:25       Dibaca 45 kali


Penajam Paser Utara (Humas) - Menindaklanjuti surat dari Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Kalimantan Timur perihal penyesuaian sistem kerja pegawai dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 pada Kementerian Agama serta surat edaran tentang tindak lanjut penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kepala Kantor Kemenag PPU Drs. H Maslekhan mengadakan rapat bersama para pejabatnya, Senin (23/03) bertempat diruang kerja kepala kemenag.

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Kemenag, pembahasan terfokus pada pembagian jadwal hari kerja. "Yang tidak masuk kerja bukan berarti tidak bekerja, namun bekerja dari rumah. Selama bekerja dirumah pegawai tidak meninggalkan rumah, tetap berada dirumah karena sewaktu-waktu bisa diperlukan," jelas kepala kantor.

Selain itu juga alat komunikasi berupa HP tidak dimatikan, karena sewaktu dihubungi meski tidak dikantor yang bersangkutan bisa memberikan jawaban. Untuk penjadwalan hari kerja tersebut, Kakankemenag menyerahkan langsung kepada setiap seksi dan penyelenggara untuk membuat jadwal kerja.

Pelaksanaan bekerja dari rumah berlaku sejak tanggal 23 sampai dengan 31 Maret 2020 dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi. Pelaksanaan bekerja dari rumah ini selain edaran Menag juga menyesuaikan edaran dari pemerintah daerah. Ketentuan ini berlaku juga bagi PPNPN dilingkungan Kantor Kemenag PPU.

Kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak seperti rapat koordinasi, rapat kerja, FGD, Diklat dan lain-lain agar ditunda pelaksanaannya, ketentuan ini termaktub pada poin nomor 5 Surat Edaran Bupati PPU.

Pejabat Administrator yaitu Kepala Kemenag Kab/Kota tetap bekerja seperti biasa dan melakukan pengaturan bekerja dari rumah bagi pejabat eselon IV dan pelaksana dilingkungan masing-masing dengan mempertimbangkan beban pekerjaan dan layanan kepada masyarakat, penjelasan poin nomor 1 edaran Menag. (bud)