Stop Calo Pernikahan, Kemenag Kubar Himbau Masyarakat Ikuti Aturan

Kamis, 25 Juni 2020 | 09:18       Dibaca 41 kali

Kasi. Bimas Islam Kantor Kemenag Kubar H.Ikran, S.Ag saat menjadi pembina apel pagi tadi, (25/6) di halaman kantor.

Kutai Barat (Humas) - Kepada masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran pernikahan dihimbau mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di setiap kecamatan. Hal ini menyikapi masih ada ditemukan calo pernikahan yang menjanjikan mempermudah pengurusan persyaratan pernikahan. Keterangan ini disebutkan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Barat H. Ikran, S. Ag.,  saat menjadi Pembina Apel pagi, Kamis (25/06).

Seperti diketahui Seksi Bimas Islam belum lama ini telah melakukan monitoring di sepuluh KUA di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan pelayanan pada masyarakat rutinitas ini dilakukan setiap tahunnya. Hasil dari kegiatan monitoring masih ditemukan laporan yang menyimpang dari aturan yang ada. Kalau pun calo dari masyarakat sendiri, mungkin Kemenag hanya menghimbau untuk tidak melakukan hal itu, namun bila di ketahui dari pegawai Kemenag sendiri tentu ada tindakan sanksi yang akan diberikan, sebut H. Ikran.

Berbagai macam bentuk penawaran oleh warga untuk memudahkan dalam pengaturan persyaratan pernikahan membuat mereka meminta orang lain bisa membantu hajat yang ia inginkan cepat selesai. Tentu hal ini menyalahi aturan yang telah di tetapkan pemerintah, apalagi saat ini Kepala KUA menginginkan setiap pasangan pengantin untuk hadir di KUA sendiri melakukan seksi wawancara terlebih dahulu.

Dari KUA Kecamatan Penyinggahan hingga terakhir pada KUA Kecamatan Barong Tongkok tak luput dari kegiatan monitoring. Kepala Kantor Kemenag Kubar H. Muhammad Izzat Solihin, S. Ag., M. Pd., turut mendukung kegiatan ini dengan beliau ikut melakukan kunjungan monitoring.

Pada kasus lain, syarat peserta nikah salah satunya harus berumur minimal 19 tahun. Bagi mereka yang belum sampai pada batas umur tersebut terpaksa harus mendapatkan izin dari pihak pengadilan agama, tambah H. Ikran. (ed)