Menag RI Secara Tegas Tidak Mentolerir Transaksi Lelang Jabatan

Senin, 12 April 2021 | 14:31       Dibaca 156 kali

Silaturahmi Menteri Agama RI dengan Forum Komunikasi Kakanwil Kementerian Agama Indonesia (F3KAI).

Jakarta (Humas Kanwil) – Menteri Agama RI H. Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa ia tidak akan mentolerir apabila ada transaksi pada lelang jabatan di Kementerian Agama, hal ini disampaikan karena merupakan hal pertama dari mandat Presiden RI yang diberikan saat ditunjuk sebagai Menteri Agama RI.

Penegasan tersebut disampaikan pada acara Silaturahmi Menteri Agama RI dengan Forum Komunikasi Kakanwil Kementerian Agama se-Indonesia (F3KAI) di Hotel Mercure Sabang, Jakarta (Senin,12/04). Hadir pula Kepala Kanwil Kemeng Kaltim H. Masrawan beserta Kakanwil seluruh Indonesia.

“Kita semua tahu bahwa semua agama mengajarkan perilaku jujur dan tidak korupsi, jangan sampai Kementerian Agama dicap dengan lembaga yang korupsi, seperti sindiran yang pernah diucapkan Gus Dur bahwa di Kementerian Agama segalanya ada kecuali Agama, jangan coba-coba melakukan transaksi jabatan”, ujarnya.

Menag juga memberi peringatan bahwa korupsi adalah penyakit yang kita sendiri tidak menyadarinya, kadang yang telah dilakukan itu tidak disadari adalah tindakan korupsi walaupun tidak ada niat untuk korupsi. Oleh karenanya, Menag mengajak untuk bersama-sama memperbaiki dan menghindari hal tersebut. “Kuncinya adalah koordinasi dan komunikasi efektif”, pintanya.

Selain jual beli jabatan, beliau memberi warning terkait distribusi bantuan, ada laporan dari DPR bahwa bantuan didaerah dipotong, Menag menginstilahkan sebagai kick back bukan dipotong, walaupun substansinya sama saja. Bantuan tidak diterima utuh dan dikurangi. Terkait bantuan ini Menag meminta Kakanwil untuk mengecek kembali dilapangan apakah benar seperti yang disampaikan.

Dan terakhir, seperti yang disampaikan pada Rakenas lalu, Menag menyampaikan kembali enam program prioritas yang akan dijalankan kedepan dimasa kepemimpinannya, diantaranya : Penguatan Moderasi Beragama di Internal Kementerian Agama dan masyarakat; Transformasi Digital untuk layanan publik; Revitalisasi KUA sebagai etalase Kementerina Agama; Kemandirian Pesantren agar pesantren memiliki sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan sehingga dapat menjalankan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat secara optimal sesuai mandat Undang-undang; Cyber Islamic University untuk memberikan akses pendidikan secara luas dan berkualitas serta; Religiousity Index sebagai alat ukur untuk menjadikan Indonesia sebagai barometer kualitas kehidupan beragama. (kotributor:Zaky)