Kakanwil Minta Satker Proteksi Seluruh Pegawai dengan Jaminan Sosial

Kamis, 10 Juni 2021 | 15:07       Dibaca 100 kali

Kakanwil beri arahan terkait Sosialisasi Inpres No. 2 Tahun 2021

Samarinda (humas kanwil) - Kakanwil Kemenag Kaltim H. Masrawan minta kepada seluruh satker agar dapat memproteksi seluruh pegawai ASN maupun Non-ASN dengan program jaminan sosial, baik jaminan sosial kesehatan maupun ketenagakerjaan. Arahan ini disampaikan beliau pada acara Sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, di Aula Kanwil (Kamis, 10/06).

Menurutnya ini adalah progam dari Presiden yang harus diamankan dan dilaksanakan segera dan ditindaklanjuti. "Saya berharap jaminan kesehatan, perlindungan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, kematian dan pensiun dapat dirasakan oleh seluruh pegawai termasuk pegawai honorer sekalipun, kita harus dukung program ini", harapnya. 

Kakanwil memberi apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan yang mau hadir untuk mensosialisasikan dan menjelaskan program-program terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Beliau meminta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sosialisasi lanjutan ke satker-nya, jika perlu ada pendampingan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan agar program ini dapat optimal dilaksanakan.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Samarinda Muhyiddin DJ menjelaskan bahwa kegiatan ini sebagai tindak lanjut pertemuan Direktur BPJS Ketenagakerjaan dengan Menteri Agama RI terkait Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kementerian Agama. 

Didalam Inpres Nomor 2 Tahun 2021 disebutkan bahwa Menteri Agama diminta Presiden RI untuk mengambil langkah-langkah agar pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung lainnya pada satuan pendidikan dibawah Kementerian Agama agar menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal tersebut, BPJS Ketenagakerjaan cabang diseluruh Indonesia diinstruksikan untuk segera mensosialisasikan dan melaksanakan optimalisasi di semua Kementerian/Lembaga di daerah dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota, termasuk salah satunya di Kementerian Agama, jelas Muhyiddin.

Dalam melaksanakan programnya BPJS Ketenagakerjaan menganut prinsip Gotong Royong, Anti Seleksi dan Nirlaba. Dijelaskan salah satu narsumber bahwa: Gotong royong artinya semua pegawai ikut berpartisipasi dalam keikutsertaan jaminan sosial ketenagakerjaan; Anti Seleksi artinya tidak memilih peserta tertentu saja dan menolak yang memiliki resiko; Nirlaba artinya BPJS Ketenagakerjaan merupakan organisasi non-profit, sehingga apabila terjadi defisit dan maka akan ditanggung oleh APBN, namun jika surplus dana maka akan dikembalikan ke peserta dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Kabag TU H. Mohlis dan Kasubbag Hukum dan Kepegawaian Sabransyah selaku moderator acara. Peserta dihadiri oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Kaltim serta pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. (zky)