KPK-NL Samarinda Sosialiasikan Pengelolaan BMN Di Hadapan 21 Satker Kubar

Kamis, 22 Juli 2021 | 10:42       Dibaca 34 kali

Rapat sosialisasi pengelolaan BMN di hadapan 21 Satker di Kubar oleh KPK-NLSamarinda, (22/7)

Kutai Barat (Humas)-  Tim KPKNL Samarinda yang dipimpin Riambodo di bantu dua orang stafnya melakukan sosialisasi pengelolaan BMN dan rekonsiliasi hasil  koreksi revaluasi BMN tahun 2020. Bertempat di aula kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Barat (22/7) pertemuan di ikuti 21 satuan kerja KPKNL di Kubar di antaranya.

Beberpa poin penting di sampaikan Primbodo pada kesempatan ini diantaranya, Penjelasan mengenai apa itu BMN, dimana BMN adalah sesuatu barang yang di peroleh menggunakan keuangan negara.  Dilanjutkan dengan penjelasan mengenai siklus pengelolaan BMN. Dijelaskan,  tatacara pengeloaan BMN diatur dalam  PMK no 246/ PMK.06/ 2014 tentang tata cara  pelaksanaan penggunaan BMN, dimana peraturan tersebut telah diubah  melalui PMK nomor  87/PMK.06/2016 dan teakhir diubah  dengan PMK nomor  79 /PMK.06/2019.

Seluruh BMN dapat di PSP-kan atau penetapan satus penggunaan kecuali beberapa hal sebagai berikut, barang persediaan,  Kontruksi  dalam pengerjaan ( KDP), barang  yang dari   awal  pengadaannya di rencanakan untuk  di hibahkan, barang yang berasal  dari dana dekonsentrasi  dan dana penunjang  tugas bantuan, yang  di rencanakan  untuk di serahkan, bantuan pemerintah  yang belum di tetapkan statusnya  dan Aset tetap Renovasi  (ATR).

Sementara itu konsekuensi bila ada suatu BMN belum di PSP kan yaitu tidak dapat dilakukan  dioperasikan penggunaannya oleh pihak lain, penggunaan sementara, pengalihan status, pemanfaatan  bahkan pemeindahtanganan.  Parahnya lagi bilak belum di PSP kan, bisa menjadi temuan BPK saat pelaksanaan audit.

Barang yang dapat di PSP ka tanpa usulan meliputi, barang sengketa pengadilan, sengketa di BPN, penetapan BMN  yang berasal dari perolehan lain yang sah, barang yang di peroleh dari pengalihan status yang sah, dan barang yang telah melalui kajian pengelola barang.

Selain penjelasan dias, di keempatan ini KPK NL juga menjelaskan mengenai pengajuan pelelangan BMN hingga  tata cara penghapusan BMN.

Sesi tanya jawab juga di berikan di  bagian terakhir pertemuan, dimana banyak peserta yang menayakan masalahnya seputar pengelolaan BMN di satuan kerja masing-masing, diantaranya di Satker MAN Kubar yang menanyakan status pemanfaatan lahan untuk kantin madrasah, sementara kepala MTsN Kubar Sofi Ismi rahmawati, S.Ag menanyakan seputar pengelolaan bangunan hibah aula dari Pemkab yang saat ini butuh biaya perawatan. (ed) 

Kontributor : Ed 

Editor : Ruhainah